IBER.online – Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan Jabar Saber Hoaks (JSH) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas komunikasi publik pada Kelompok Informasi Masyarakat dan elemen lainnya.
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Hanjuang Hegar, Jumat (9/4/2021) Cimalaka dihadiri oleh Perwakilan Diskominfo Provinsi Jabar, Kadiskominfosanditik Sumedang, Serta beberapa narasumber baik dari provinsi maupun Kabupaten.
Tommy, Tim Jabar Saber Hoaks (JSH) mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menanggapi berita dan informasi sehingga dapat melakukam filterisasi mana berita yang benar dan mana yang bohong.
JSH, yang berdiri di Bandung, dalam 1 tahun mendapatkan lebih dari 6000 pengaduan. Dan lebih dari 50 persen pengaduan, adalah benar-benar hoaks.
Di Tempat yang sama, Ketua KIM Nasional memaparkan tentang kondisi netizan di negeri +62. Menurutnya, pemberantasan hoaks di Indonesia harus sudah masuk ke ranah perbaikan administrasi dan hukum.
Kegiatan yang di pimpin moderator Kabid Komunikasi Wahyu, ini juga menghadirkan Maman Koswara Ketua Umum KIM Sumedang, dan Rauf Nuryama Ketua 2 KIM Sumedang.
Rauf, mengajak seluruh anggota KIM, RAPI dan Para relawan TI untuk melek literasi digital. Dengan cara banyak membaca, memahami, menganalisa apakah produk berita itu benar atau tidak, lalu kemudian melakukan verifikasi sebelum melakukan publikasi kepada pihak lainnya.
Rauf juga mengajak masyarakat sumedang untuk memerangi hoaks.
“In Syaa Allah, di FK KIM akan kami siapkan tim seperti di Jabar yang khusus menangani pengaduan Hoaks. Sumedang Saber Hoaks, akan menjadi mitra JSH ke depan, ” kata Rauf yang disambut baik oleh Tommy.
Sedangkan pembicara terakhir, Maman Koswara atau biasa dipanggil Mako, mempublikasikan aplikasi yang menjadi kebanggan FK KIM ke depan, yakni Si Mpok Imas. Siatem Informasi Kelompok Informasi Masyarakat.
“Melalui aplikasi Si Mpok Imas, masyarakat di Sumedang akan mengetahui informasi baik yang terjadi di pedesaan langsung dr KIM Desa, maupun informasi dari perkotaan termasuk informasi pemerintah,” tuturnya.
