DPRD Harap Raperda P-RPJMD Diakselerasikan SOTK dan KUA-PPAS 2022

SUMEDANG – DPRD kabupaten Sumedang berharap Raperda perubahan RPJMD dapat segera diakselerasi bersamaan dengan SOTK, bersama KUA PPS 20022

Demikian disampaikan Wakil ketua DPRD Kabupaten Sumedang Jajang Heryana saat mengikuti jalannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) rancangan perubahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang diselenggarakan secara virtual Jumat kemarin (16/7/2021).

Banner Iklan bjb

Musrembang yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPPEDA), dibuka langsung Bupati Sumedang Dr. Donny Ahmad Munir. S.T.M.M dipandu Sekda Sumedang Drs Herman Suryatman M. Si

Wakil Ketua DPRD di acara tersebut merupakan narasumber yang memberikan sejumlah arah kebijakan, diantaranya penyesuaian regulasi RPJM Nasional dan Provinsi serta perubahan Permendagri nomor 90/2019, karena terdapat hal lain yang menjadi dasar perubahan RPJMD secara khusus akibat adanya pandemi covid 18 yang berdampak terhadap kesehatan, ekonomi dan refocusing anggaran.

“Insya Allah setelah nota pengantar raperdanya masuk DPRD, akan kami olah pembahasannya sehingga bagaimana penyesuaiannya RPJMD akhirnya bisa tercapai Sumedang simpati, “ujarnya.

DPRD, lanjut Jajang, melihat laju pertumbuhan ekonomi menurun, Produk Domestik Bruto (PDB) dan angka kemiskinan. Pihaknya apresiasi kepada jajaran bupati dan SKPD hingga tingkat desa meski dalam keterbatasan anggaran akibat mengalami kontraksi karena refocusing. Dari sisi lain, bagaimana Indikator Kinerja Utama (UKI) dalam RPJMD ini akan ada perubahan target hingga tahun 2023 mendatang.

Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir dalam sambutannya menyampaikan berbagai perubahan regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang menyebabkan harus ada penyesuaian di tingkat kabupaten dan kota.

“Tentunya ini suatu yang tidak bisa dihindarkan keharusan untuk melakukan berbagai revisi perubahan butuh penyesuaian untuk menyelaraskan dengan RPJM nasional, “katanya.

Bupati juga menyebut, pandemi covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi dan tatanan kehidupan, terutama bidang kesehatan dan ekonomi sehingga kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan IPM tidak tercapai.

Bupati akui, pemerintah telah melakukan evaluasi secara teliti cermat dan mendalam. Ketika pada titik adanya pandemi ini, apa yang harus dilakukan adalah merubahnya sehingga harus membutuhkan kesepakatan.

“Ini harus ada perubahan RPJMD, dan harus menjadi kesepakatan bersama. Sehingga kita bersama mengawal, menjaga dan melestarikan. Harapannya bisa menyepakati misi, tujuan dan sasaran, “tutur bupati. **