IBER.ONLINE – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia menegaskan berbagai persoalan Tol Cisumdawu harus dituntaskan sebelum Presiden Jokowi meresmikan jalan tol tersebut.
Penegasan Ketua Komisi 1 DPRD itu dihadapan 20 Kepala Desa yang wilayahnya terkena lintasan jalan Tol Cisumdawu se-Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
Acara itu juga menghadirkan Kepala DPMD, Satker Tol Cisumdawu dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Aula Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara ini Selasa (25/01/2022),
Ketua Komisi 1 tidak berharap ketika Tol Cisumdawu diresmikan, namun persoalannya belum terselesaikan.
Disebutkan, Komisi 1 ingin tahu. Sejauh mana progres perjalanan pembebasan Tanah Kas Desa (TKD) dari 20 desa terkait permasalahan dan kendala, sehingga menjadikan skala prioritas dari pihak terkait.
Kendala tersebut, lanjut dia, diselesaikan sesuai bidangnya masing – masing. Di desa, selesaikan yang menjadi persoalannya, sementara yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten. Komisi 1 meminta agar mempercepat proses penyelesaian pembebasan Tanah Kas Desa.
“Kami berharap, pada saat sesi 1 dan 2 atau 3 diresmikan, maka selesai pula segala persoalannya. Sebab, sepanjang itu tidak selesai. Maka fungsi pengawasan yang berada di DPRD, akan terus dilakukan untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat,” ujar Asep.
Kepada wartawan, Asep Kurnia mengatakan, pihaknya ingin mengetahui progres pembebasan tanah kas desa. Ada 20 kades yang diundang DPMD untuk mendengarkan langsung keterangan dari BPN dan Satker Tol Cisumdawu.
“Kita mendorong percepatan, segera diselesaikan. Jangan sampai jalan tolnya difungsikan, tapi masih banyak menyisakan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas umum. Sehingga kita punya target, sebelum diresmikan, semua persoalan tol cisumdawu selesai,” tandasnya.
